Dari Puluhan Rehab Gedung SDN di Sidoarjo Minim Pengawasan, Diduga Abaikan Kualitas Pekerjaan

Foto : di ambil dari kegiatan pelaksanan pembagunan yang berlangsung.

SIDOARJO,Kabar Indonesia Utama - Program rehabilitasi puluhan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah disinyalir minim pengawasan. Sejumlah proyek terpantau dikerjakan dengan kualitas rendah dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Salah satu contoh pembangunan yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi SDN Balongmacekan, yang dinilai mengabaikan aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan. Kondisi serupa juga ditemukan di SDN Banjarwungu 1 Kecamatan Tarik, yang kini tengah menjalani proyek rehab berat ruang belajar dengan nilai kontrak mencapai Rp618.314.053,50. Dan dari dana SDN Balongmacekan Rp. 670.547.147,00. Dari CV. MITRA BINA MANDIRI.

Papan nama SDN Balongmacekan.

Dari hasil pantauan lapangan, tampak sejumlah kejanggalan teknis, antara lain pemasangan rangka galvalum yang renggang hingga mencapai satu meter dari jarak ideal, serta dinding bagian atas yang tidak terikat dengan besi cor, sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

Proyek tersebut diketahui dilaksanakan oleh CV. Menara Hijau selaku kontraktor dan diawasi oleh CV. Guna Teknik Konsultan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun konsultan pengawas belum dapat dikonfirmasi terkait temuan tersebut.

Tokoh penggiat budaya dan wartawan senior Senadi Harjo menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang bersumber dari dana publik.

“Segala bentuk pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus dikawal agar target dan mutu sesuai dengan RAB dan SOP. Jangan sampai proyek pendidikan dikerjakan asal-asalan, karena ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak,” ujarnya. Rabu Tgl. 05/11/2025.

Senadi juga mendesak agar Dinas terkait, DPRD, dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung mengawasi pelaksanaan proyek.

Menurutnya, dengan adanya 79 proyek rehabilitasi SDN senilai total Rp94 miliar di seluruh Kabupaten Sidoarjo, potensi penyimpangan perlu diantisipasi sedini mungkin.

“Kalau ada satu proyek yang bermasalah, bisa jadi proyek lainnya juga bermasalah. Pemerintah harus berani mengevaluasi dan memutus kemitraan dengan kontraktor nakal,” tegasnya.

Hingga kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari instansi terkait agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan di Sidoarjo. (p. Dhe Ton/Red). Bersambung